Konstitusi negara yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman
Bab 2
KONSTITUSI NEGARA YANG MENGATUR TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN
 |
| Peradilan umum |
1) Peradilan umum di indonesia terbagi menjadi tiga yaitu pengadilan Negeri,tinggi,dan Mahkamah agung.
Pengadilan Negeri terdapat di daerah atau kabupaten sedangkan pengadilan tinggiterdapat di provinsi dan mahkamah agung terdapat di Pusat.
Dalam sidang pengadilan biasanya yang kalah atas sidangnya atau kasusnya akan di kenai biaya maka dari itu pengacara berlomba lomba dalam memenangkan kasus tersebut.
2) Peradilan agama
Pengadilan tersebut biasanya mengurus tentang NTCR (nikah,talak,cerai,rujuk).
a. Nikah adlah menyatukan dua perbedaan untuk menjalin kasih dan mengikuti sunnah rasul.
b. Talak adalah sesuatu yang diucapkan suami sebelum bercerai misalnya "saya talak kamu".
c. Cerai adalah terpisahnya pasangan setelah hasil dari pengadilan.
d. Rujuk adalah kembali nya pasangan setelah cerai.
Wanita tidak mempunyai hak cerai atau talak tetapi ada hak gugat tapi ada syaratnya yaitu tidak dinafkahi secara lahir batin selama 2 bulan maka setelah cerai suami diwajibkan menafkahi istri selama 3bulan.
3) peradilan militer
Pengadilan ini biasanya digunakan khusus untuk anggota militer.
4) peradilan tata usaha
Yaitu pengadilan yang diperuntukan untuk petinggi Negara dan orang orang yang berwenang.
5) mahkamah konstitusi
Yaitu penetapan undang undang atau merevisi mahkamah yudisial atau memutuskan perkara.
Tags :
1 comment for "Konstitusi negara yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman"
great post at at this time.
Apakah Sobat Masih Bingung ? Jangan Malu-Malu Sampaikan Saja Keluh Kesah Sobat Di Kolom Komentar !